![]() |
| Adha Nadjemuddin |
Beberapa hari terakhir Terusan Sulawesi kembali ramai diomongkan di berbagai media. Wacana yang sudah menggelinding awal tahun 2008 itu kembali dikemukakan Anggota DPR RI Ahmad M Ali di sejumlah media. Ini kemudian digoreng sana-sini. Prokontra pun tidak bisa dibendung di tengah derasnya perbincangan pilkada gubernur.
Jika yang lain masih sibuk urusan pelantikan sana-sini,
peresmian ini dan itu, Ahmad Ali sudah meloncat lebih jauh. Sudah mengomongkan
masa depan Sulteng yang jauh dari zamannya. Wajar jika ada kontra dan pro.
Terusan Sulawesi adalah gagasan memotong leher huruf K pulau
Sulawesi, dari Kasimbar di pantai timur dan Tambu di Donggala bagian utara.
Kalau ini dipotong maka laut terhubung langsung antara Selat Makassar dengan
Teluk Tomini.
Dulu ini diwacanakan untuk mendukung program Masterplan
Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) era pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Tujuannya agar terusan ini bisa menjadi
jalur baru lalu lintas perdagangan dan jasa internasional yang menghubungkan
barat dengan timur. Dengan jalan ini operasional lebih efisien dan efektif.
Ide ini memang luar biasa meski dengan berbagai risikonya.
Tetapi seberapa urgen percakapan ini didiskusikan? Bagi saya ini belum
perioritas, meski itu tetap penting setidaknya untuk 10 atau 15 tahun
mendatang.
Saya menangkap munculnya kembali wacana ini karena kapasitas
Ahmad Ali sebagai politisi. Sudah menjadi tugasnya memikirkan hal-hal yang bisa
berdampak besar terhadap laju pembangunan di daerah.
Terusan Sulawesi itu hanyalah pemantik yang multiplier
effect-nya dijamin sangat besar. Itu mungkin yang muncul di benak Ahmad Ali
sehingga ia memandang wacana terusan Sulawesi perlu digelindingkan kembali
seiring dengan rencana pindahnya ibukota negara ke Kalimantan. Itu sudah
kerja-kerja politisi yang visioner.
Saya setuju terusan Sulawesi sebagai wacana, tetapi tidak
bisa menjadi fokus utama karena itu hanya akan menguras banyak energi. Sudah
lebih dari 10 tahun terusan Sulawesi ini diwacanakan. Bahkan sudah sampai ke
Presiden SBY dan Bappenas waktu itu lewat mulut para gubernur se Sulawesi. Tapi
mentok.
Terlalu banyak hal yang melingkupinya, tidak saja dari aspek
anggaran, tetapi juga aspek geologi, lingkungan, sosial, budaya, keamanan
bahkan politik. Sementara saat ini masih banyak hal-hal lain yang lebih penting
dan urgen diomongkan.
Sebut saja bagaimana menggolkan Teluk Tomini, masuk dalam
daftar agenda pembangunan nasional sehingga bisa menyedot APBN. Lingkar Teluk
Tomini dan Teluk Tolo ini sangat potensial. Tetapi pembangunan dan
pemanfaatannya belum maksimal. Padahal dua presiden, Megawati Soekarno Putri
dan Jokowi sudah pernah datang ke teluk ini.
Bahkan mungkin lebih urgen, bagaimana kita mendiskusikan
strategi penguatan sektor pertanian, pariwisata dan pertambangan dalam rangka
menjemput pindahnya ibukota negara ke Kalimantan.
Dari dua wacana yang digelindingkan Ahmad Ali dalam sepekan
terakhir. Kesiapan Sulteng menjemput berkah pemindahan ibukota negara itulah
paling seksi. Ini lebih menjanjikan sehingga bisa merangsang nalar kita untuk
mempersiapkan diri dari berbagai aspek.
Dari sektor pertambangan misalnya, jika selama ini Sulteng
dikenal sebagai sumber utama material untuk membangun Kalimantan, kenapa kita
tidak berpikir mempersiapkan diri membawa material ke Kalimantan dalam bentuk
hasil olahan seperti kanstin. Bukankah nanti membangun ibukota negara itu butuh
ribuan ton kanstin untuk trotoal, jalan, saluran, taman dan balok untuk
membangun infrastruktur.
Bagaimana kita mempersiapkan industrinya, sehingga kita
tidak sekadar membawa material dari gunung-gunung di Palu dan Donggala ke
Kalimantan, tetapi material dalam bentuk produk. Kalau itu kita lakukan, maka
kita selangkah lebih maju. Ini lebih strategis kita omongkan sehingga Sulteng
nanti tidak menjadi penonton, tetapi berkontribusi utama dalam membangun
ibukota negara yang baru.
Itu baru tahap persiapan konstruksi pembangunan
infrastruktur. Belum lagi bagaimana nanti kita menyuplai pangan ke sana. Saya
membayangkan, ibukota negara yang baru nantinya, sistemnya akan lebih ketat.
Semua barang yang masuk dan keluar dari ibukota negara sudah berbasis
teknologi.
Kita tidak bisa lagi menjadi penyuplai pangan dengan cara
konvensional seperti di Pelabuhan Feri. Pakai gardus dan karung. Pakai buruh
angkut. Tapi sudah harus modern, sehingga produk pangan kita dari pelabuhan
langsung masuk ke pasar modern bahkan ke dapur istana Presiden.
Tidak hanya sampai di situ, tetapi bagaimana kita juga harus
mempersiapkan diri menjadi destinasi wisata yang nyaman dan aman. Karena saya
membayangkan, para eksekutif di ibukota negara itu akan mencari tempat yang
nyaman dan aman untuk berekreasi di hari libur. Pilihan terdekatnya adalah
Sulteng. Sudah siapkah kita?
copy paste dari akun facebook Adha Nadjemuddin

0 komentar